Setelah Jawa Barat, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kini mulai memverifikasi desa-desa pengusul lapangan olahraga desa dan lapangan pendidikan untuk anggaran tahun 2016.

Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan berbagai persyaratan terpenuhi. “Verifikasi sudah kita mulai dari Jawa Barat sebagai provinsi terdekat dari Ibu Kota pecan lalu. Pekan ini giliran Jawa Timur dan provinsi-provinsi lain akan menyusul berikutnya,” jelas Asisten Deputi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga Kemenpora, Samsudin.

Samsudin menegaskan, pemberian bantuan untuk pembangunan atau revitalisasi lapangan olahraga desa dan lapangan pendidikan harus sesuai dengan prosedur mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Karena itu, pengusul harus memperhatikan dan memenuhi berbagai syarat dari Kemenpora.

Seperti diketahui, untuk tahun 2016, program lapangan desa ditargetkan mencapai 1000 lapangan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat berlipat dari tahun lalu yakni 470 lapangan. Sementara untuk lapangan pendidikan, semula Kemenpora akan menyediakan sekitar 104 paket, namun karena ada kebijakan pemotongan anggaran, jadinya hanya 44 lapangan pendidikan untuk seluruh Indonesia.

Program 1000 lapangan desa ini menjadi pogram unggulan Kemenpora sesuai dengan salah satu poin Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK yakni membangun Indonesia dari pinggiran, dari pedesaan. Fasilitasi pembangunan atau revitalisasi lapangan yang diusulkan bias berupa lapangan sepakbola, bulutangkis, bola voli, futsal atau panjat tebing.

Tujuan program ini untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang olahraga dengan semangat gotong royong, meningkatkan prasarana dan sarana olahraga yang layak dan memenuhi standar, serta mengembangkan minat, bakat dan potensi olahraga di daerah.

Wilayah timur Indonesia, terutama Papua menjadi salah satu provinsi yang akan menjadi focus pemerintah untuk mendapatkan bantuan ini.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi yang menangani program lapangan desa, Rinilda menjelaskan, ada sejumlah syarat penting yang harus diperhatikan dan dipenuhi agar bisa mendapatkan bantuan.

Diantaranya ketersediaan lahan milik desa yang memadai dan bersertifikat. Jika lahan belum bersertifikat hanya berupa girik, harus ada surat pernyataan yang ditandatangani tokoh masyarakat, kepala desa dan diketahui oleh camat.

Kemudian dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun tidak boleh ada variable untuk pengurugan, karena pengurugan seyogyanya dikerjakan oleh desa dan bergotong royong dengan masyarakat. “Dalam RAB yang disusun, juga memuat biaya operasional untuk panitia pembangunan di desa, yang besarannya maksimal 10 persen,” tambah Rinilda.